Kebanyakan rumah sakit (RS) Indonesia belum siap bersaing di era globalisasi. Selain kurangnya profesionalitas para pelaku, juga kurang kegiatan public relation yang memberikan informasi mengenai keunggulan RS sehingga mampu mendorong pasien, terutama golongan kaya, untuk berobat di dalam negeri. Selain itu, sistem pelayanan kesehatan di Indonesia belum baik. Jika ada orang kena serangan jantung, misalnya di rumah atau di tempat umum, belum tentu ada prosedur yang menjamin orang tersebut mendapat pertolongan cepat dan tepat untuk menyelamatkan jiwanya. Menghadapi persaingan dengan RS di luar negeri, RS Indonesia harus berinisiatif untuk mengubah situasi, meningkatkan daya saing dan tidak cepat puas diri. Direktur Pelayanan Medik Spesialistik, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan dr Achmad Hardiman MARS menyatakan, masih banyak RS yang belum consumer oriented, belum memberikan kemudahan akses pelayanan bagi pasien. RS juga belum mampu menjamin mutu pelayanan kesehatan, misalnya dokter sering terlambat datang, pasien harus menunggu lama untuk mendapat pelayanan kesehatan, belum semua menyediakan ruang tunggu yang nyaman, belum ada kontinuitas pelayanan, belum bisa menjamin waktu penyerahan obat serta belum mampu membuat sistem peresepan on line lewat komputer. Sejauh ini belum ada standar profesi. Baru Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menyusun standar profesi. Standar perlu segera disiapkan, sehingga ada aturan untuk menapis ketika terjadi serbuan tenaga medis asing. Pihak asing boleh memiliki 95 persen saham rumah sakit, klinik, sarana transportasi, dan evakuasi medik. Ketua Umum Persi (Perhimpunan RS Seluruh Indonesia) dr Hermansyur Kartowisastro SpBD menyatakan, rumah sakit pemerintah maupun swasta adalah barang publik yang harus memberi pelayanan kesehatan denga